Wakil Walikota Sambut Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Prabumulih

Bertempat di Ruang Rapat Pemerintah Kota Prabumulih,  berlangsung acara kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Prabumulih, Rombongan dipimpin oleh H.Asman Abnur S.E M.Si selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan disambut Wakil Walikota Prabumulih, H.Andriansyah Fikri SH. Dalam kunjungan kerja hari ini bapak wakil walikota menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kedatangan Anggota Komisi IX DPR RI ke Kota Prabumulih. Seperti kita ketahui bahwa Komisi IX  menaungi kebijakan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuklah di dalamnya mengenai BPJS. Niat baik adanya BPJS adalah untuk memudahkan masyrakat dengan tujuan menjamin agar peserta BPJS memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sedangkan Realisasi di lapangan BPJS dirasakan birokrasinya terlalu banyak sekali dan tidak ada sama sekali kemudahan. Seperti untuk merujuk Rumah Sakit yang ada di Palembang harus merujuk ke rumah sakit Muara enim. Banyak klaim di masyarakat menyampaikan  keberatannya atas susahnya BPJS untuk mengcover. Banyak kendala di lapangan yang tidak bisa dicover oleh BPJS seperti kasus kecelakaan, cuci darah, rujukan ke rumah sakit  palembang,dll. Rumah Sakit tidak mau melayani karena tidak tercover dalam BPJS. Bila peran serta BPJS tidak signifikan terasa manfaatnya oleh masyarakat  alangkah baiknya kebijakan mengenai kesehatan masyarakat ini dikembalikan kepada kebijakan Kota Prabumulih. Dengan Bantuan pengobatan gratis lebih simple cukup KK dan KTP maka masyarakat diterima dan dilayani seluruh biaya pengobatan tercover. Dengan BPJS ini Pemerintah Kota menyayangkan apabila terjadi duplikasi anggaran. Mohon kiranya aspirasi di masyarakat ini dapat diterima obat penggugur kandungan dengan baik oleh Wakil rakyat dalam Kunjungan kerjanya ke Kota prabumulih ini. Memasuki Tahun ketiga Pemerintah fokus pada program Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan Infrasruktur. Turut hadir Wakil ketua DPRD, Erwandi beserta jajarannya,  Kepala SKPD, dan unsur muspida terkait.